Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]
tatanegara
129 posts
Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan rawan disusupi pasal titipan. Pasal titipan terjadi karena adanya metode “jalan cepat” dan itu sudah dialami beberapa negara, seperti Kanada dan Amerika Serikat. “Secara metode, prosedur ombinus bill memang sudah diterapkan di berbagai negara. Proses ini, pada awalnya dianggap […]
Jakarta, Beritasatu.com – Beban kebijakan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan bertumpuk eksekutif, dalam hal ini presiden. Banyak kewenangan pemerintahan yang sebetulnya sudah terdelegasikan kepada kementerian ataupun pemerintah daerah, malah justru ditarik menjadi kewenangan presiden. “Sebagai contoh dalam hal perizinan, dalam RUU ini, kewenangannya ditarik ke presiden. Hal […]
Suarakampus.com-Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas gelar diskusi publik terkait pro-kontra RUU Cipta Kerja. Diskusi tersebut dilangsungkan secara online melalui google meet, Minggu (03/04). Diskusi publik ini dinarasumberi oleh Direktur Eksekutif PSHTN FHUI, Yunani Abiyoso, Direktur PUSaKO, […]
Pemateri: Satya Bhakti Parikesit (Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet RI) Yunani Abiyoso (Direktur Eksekutif PSHTN UI) Feri Amsari (Direktur PUSaKO Unand) Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik) Moderator: Ryan Muthiara Wasti (Peneliti PSHTN UI) Minggu, 3 Mei 2020, Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi […]
Presiden Jokowi sudah menetapkan virus corona sebagai bencana nasional. Dengan demikian, pemerintah juga menggunakan UU Penanggulangan Bencana dalam menghadapi virus penyebab COVID-19 ini. Sebelumnya, dalam menghadapi corona, pemerintah berpegang kepada UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut, posisi Menteri Kesehatan yang memegang kendali. Bahkan dalam permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) […]
Kriteria yang jelas dan detil akan membantu daerah mengajukan permohonan penetapan PSBB.Aji Prasetyo(Dari kini ke kanan: Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Qurrota Ayuni, Charles Simabura, dan Herlambang P. Wiratraman. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait percepatan penanganan Coronavirus Disease […]
Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menanggulangi wabah virus corona pada 31 Maret. ADVERTISEMENT Sejak saat itu, PP PSBB mulai berlaku. Berdasarkan PP itu, Menkes Terawan bisa menetapkan PSBB dalam skala nasional, atau Pemda bisa mengusulkan daerahnya untuk menerapkan PSBB. Meski demikian, bukan […]
Era digital yang terjadi saat ini menyuguhkan berbagai kemudahan, sebagai contoh dalam hal membeli suatu barang yang kini dapat dilakukan melalui ponsel genggam. Namun, segala kemudahan yang disuguhkan era digital seperti saat ini menuntut suatu hal yang harus dikorbankan. Hal yang harus dikorbankan tersebut adalah data pribadi. Telah lazim dialami […]