Persyaratan menjadi peserta pemilu yang terlalu berat membuat parpol baru berjuang keras lewat pengadilan agar dapat menjadi peserta pemilu. Ke depan, perlu dibuka pintu bagi perjuangan politik di tingkat lokal. Belum reda perdebatan isu tentang perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, pada 2 Maret 2003 lewat […]
Isu Terkini
Bidang Studi Hukum Tata NegaradanPusat Studi Hukum Tata NegaraFakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakanWEBINAR PENUNDAAN PEMILU: MENERABAS PEMBATASAN MASA JABATAN?TINJAUAN ASPEK HUKUM, POLITIK & EKONOMI Narasumber: Nur Widyastanti, M.H.Dosen dan Peneliti Senior PSHTN FHUI Rahmat Bagja, LL.M.Anggota BAWASLU RI Dr. Phil. Panji Anugrah PermanaDosen Ilmu Politik FHUI Fithra Faisal, Ph.D.Dosen FEB […]
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat 5 tahapan proses legislasi. Yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan omnibus law pada saat pidato […]
Pemateri: Satya Bhakti Parikesit (Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet RI) Yunani Abiyoso (Direktur Eksekutif PSHTN UI) Feri Amsari (Direktur PUSaKO Unand) Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik) Moderator: Ryan Muthiara Wasti (Peneliti PSHTN UI) Minggu, 3 Mei 2020, Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi […]
Sejak menjelang era kemerdekaan, gerakan mahasiswa telah dianggap sebagai gerakan moral yang menjadi indikator telah terjadinya kegagalan elit dalam menyerap aspirasi masyarakat. Gelombang pergerakan warga, terutama mahasiswa yang melakukan protes besar merupakan sebuah tanda bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan negara dewasa ini. Aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang […]
Rilis Media PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan […]