tatanegara

Yunani AbiyosoDosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tempo edisi 24 Mei 2026 mempublikasikan artikel ekonomi berjudul “Manfaat-Mudarat Ekspor Komoditas Satu Pintu”. Artikel tersebut membedah kebijakan Presiden Prabowo yang menginstruksikan ekspor komoditas sawit, batu bara dan ferroalloy secara satu pintu oleh negara. Pada akhir ulasannya,  muncul sebuah pertanyaan reflektif sekaligus provokatif yaitu […]

Sehubungan dengan tengah berlangsungnya penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Perindustrian (RUU Kawasan Perindustrian), Sekretariat Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan kegiatan Kajian Empirik dengan Kolaborasi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FH UI). Kajian Empirik merupakan ruang penyerapan aspirasi atas suatu rancangan […]

Independensi kekuasaan kehakiman telah digaungkan di seluruh dunia melalui berbagai instrumen internasional. Bangalore Pinciple of Judicial Conduct, the Universal Charter of Judge, Global Code of Judicial Ethics, dan Montreal Declaration of Judicial Independence hanya sebagian kecil dari banyaknya instrumen yang mendukung independensi hakim. Namun, jaminan independensi yang telah dirumuskan oleh […]

Bandung — Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) pada Sabtu, 24 Januari 2026, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 anak binaan dengan rentang usia 15–18 tahun. Kegiatan Pengabdian kepada […]

“𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗢𝗟𝗥𝗜 𝗗𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗠𝗢𝗞𝗥𝗔𝗦𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗢𝗡𝗘𝗦𝗜𝗔.” 𝗡𝗮𝗿𝗮𝘀𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿: Mahfud MD, Raziv Barokah, Titi Anggraini, Eko Rudi Sudarto, dan Asfinawati. 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿: Yunani Abiyoso Hari/Tanggal: Senin, 02 Februari 2026Waktu: Pukul 09:00 s.d. 17:00 WIBTempat: 𝗢𝗳𝗳𝗹𝗶𝗻𝗲, Makara Art Center UI, Kampus Depok. 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲, Zoom Meeting PSHTN FHUI dan Integrity Law Firm

Jakarta – Seminggu lebih sejak bencana yang menimpa sebagian Sumatera, pemerintah pusat nampak belum memberikan perhatian serius terhadap banjir besar dan dampaknya. Padahal, dampak banjir telah menimbulkan korban jiwa dan hilang sudah melebihi ratusan jiwa, lumpuhnya akses listrik dan logistik, serta tindakan penjarahan yang mulai terjadi.Keberadaan hingga perhatian minim menimbulkan […]

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu melalui Sistem Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu yang Berkepastian Hukum dalam Rangka Revisi Undang-Undang Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) membahas isu krusial terkait tata kelola pengawasan pemilu. Seminar ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif dalam kerangka […]

Pembentukan lembaga pusat akan kontraproduktif jika masih bersifat sentralistik yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua. Pembentukan Komite Eksekutif Papua oleh Presiden memiliki pekerjaan rumah yang besar. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) diberi amanat oleh Presiden untuk melakukan percepatan Papua. Padahal, belum genap tiga tahun lalu, Perpres […]

A Paradigm Shift for Hong Kong’s National Security Contitution – A Comparative Study of the Impact of its National Security LawWaktu: 22 Okt 2025 11:00 Jakarta teori konstitusi keamanan nasional yang dikembangkan oleh Profesor Koh untuk mengkaji dampak NSL terhadap empat prinsip inti konstitusional dalam mini-konstitusi Hong Kong yang mendasari […]