Yunani Abiyoso
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tempo edisi 24 Mei 2026 mempublikasikan artikel ekonomi berjudul “Manfaat-Mudarat Ekspor Komoditas Satu Pintu”. Artikel tersebut membedah kebijakan Presiden Prabowo yang menginstruksikan ekspor komoditas sawit, batu bara dan ferroalloy secara satu pintu oleh negara. Pada akhir ulasannya, muncul sebuah pertanyaan reflektif sekaligus provokatif yaitu apa bedanya sentralisasi ekspor satu pintu saat ini dengan monopoli cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada masa Orde Baru?
Pertanyaan yang mewakili skeptisisme publik tersebut tentu sangat layak diuji. Namun, terburu-buru menyamakan kebijakan ini dengan patologi ekonomi masa Orde Baru merupakan sebuah simplifikasi. Tulisan ini menawarkan perspektif tambahan dengan mengajukan pemikiran mengenai arsitektur hukum dan kelembagaan Indonesia pasca-reformasi.
Jangkar Konstitusional Ekonomi Nasional
Dalam memahami kebijakan ekspor satu pintu dan urgensi pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sudut pandang harus keluar dari sekat pemikiran ekonomi pasar murni dan didudukkan pada khitah konstitusi ekonomi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Sebagian masyarakat dan pelaku usaha mungkin melihat peralihan ekspor oleh swasta ke badan ekspor tunggal ini sebagai distorsi pasar dan disinsentif. Akan tetapi, paradigma hukum tata negara Indonesia tidak menghendaki pasar dibiarkan berjalan tanpa kemudi (laissez-faire) ketika menyangkut cabang-cabang produksi yang penting dan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir memastikan bahwa kekayaan tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kehadiran DSI sebagai pintu tunggal ekspor dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari penguatan hak menguasai negara terhadap komoditas terkait hajat hidup orang banyak. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 (pengujian UU Ketenagalistrikan) dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 (pengujian UU Minyak dan Gas Bumi), telah merumuskan lima aspek hak menguasai oleh negara, yaitu kebijakan (beleid), pengaturan (regelen), pengurusan (besturen) termasuk di dalamnya lingkup perizinan, pengelolaan (beheeren), dan pengawasan (toezichthouden).
Ketika pemerintah menilai bahwa tata niaga komoditas melalui swasta gagal membendung kebocoran devisa hasil ekspor dan melakukan praktik culas seperti underinvoicing, maka beralasan dan berdasarkan hukum negara mengambil alih fungsi urusan pengelolaan dan pengurusan. Dalam perspektif ini, dapat dipahami jika kebijakan satu pintu merupakan langkah korektif tata kelola (corrective action) ketika instrumen regulasi dan pengawasan tidak lagi efektif.
Kebijakan ini juga linier dengan semangat mengejar nilai tambah ekonomi (hilirisasi) yang menjadi pemaknaan Pasal 33. Putusan MK No. 10/PUU-XII/2014 (pengujian UU Mineral dan Batu Bara) memberikan mandat pembatasan ekspor bahan mentah demi kepentingan domestik dan peningkatan nilai tambah pada industri nasional. Meskipun tujuan pemerintah dalam jangka pendek saat ini adalah secepatnya meningkatkan devisa ekspor dan masuknya valuta asing.
Transformasi Arsitektur Hukum dan Kelembagaan
Trauma masa lalu terhadap monopoli cengkeh pada era Orde Baru sangat bisa dipahami. Namun ada hal fundamental yang membedakannya dengan realitas hari ini, yaitu perubahan kerangka hukum dan tata kelola pemerintahan, sebagaimana konstitusi yang berlaku juga berbeda.
BPPC pada masanya adalah sebuah masalah paripurna. Kelembagaan tunggal yang bersifat semi-privat, dikendalikan oleh kroni penguasa, dan diproteksi secara absolut oleh kekuasaan eksekutif tanpa mekanisme kontrol publik. Sebaliknya, institusi ekonomi yang ada saat ini dipaksa bergerak di dalam ekosistem hukum pasca-Reformasi yang jauh lebih ketat, transparan, dan terikat checks and balances.
Pembeda pertama adalah keberadaan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 51 UU tersebut mengecualikan monopoli oleh BUMN dengan syarat diatur melalui Undang-Undang.
Dalam konteks UU Anti Monopoli, pemerintah memang kurang cermat dan salah langkah. Pemerintah seharusnya, bersama DPR, menetapkan dulu payung hukum setingkat UU untuk memberikan mandat kepada DSI. Meskipun demikian, sebagai BUMN, operasional DSI sebagai BUMN senantiasa berada dalam pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika DSI memonopoli komoditas di luar batas mandat atau menciptakan inefisiensi BUMN, lembaga ini bisa diperiksa hukum dan diberikan sanksi hukum.
Pembeda kedua terletak pada regulasi BUMN modern yang diikat dengan doktrin good corporate governance, audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengawasan politik oleh DPR.
Lebih krusial lagi, UU Tindak Pidana Korupsi dengan konsep “kerugian keuangan negara” secara ideal bertujuan mencegah dan menindak perilaku korup. Apabila dahulu penyimpangan BPPC sulit dijerat hukum, hari ini setiap bentuk penyalahgunaan wewenang yang bahkan baru berpotensi kerugian negara akan langsung berhadapan dengan konsekuensi pidana korupsi.
Tata Kelola dan Meritokrasi Kelembagaan
Kendati demikian, legitimasi konstitusional di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kapasitas kelembagaan yang mumpuni. Roziqin dalam opininya berjudul “Menimbang Sentralisasi: Belajar dari China” (2026), mengulas keberhasilan China dalam mengelola National Enterprise Group (NEG) atau BUMN strategisnya.
Menurutnya keberhasilan NEG bukan bersumber dari komando sentralistik negara, namun berkunci pada kapasitas birokrasi yang berbasis meritokrasi Weberian. Pengelola NEG dipilih karena orang tersebut pintar dan ahli yang bukan sekedar loyalis politik/partai. NEG dikelola secara otonom dengan standar good corporate governance yang tinggi.
Pengalaman lainnya adalah dari tetangga Malaysia yang menugaskan lembaga/badan usaha seperti Petronas atau Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dalam mengurus komoditas strategis (minyak dan sawit). Disebut-sebut sebagai contoh sukses yang salah satu faktornya karena penerapan good corporate governance yang profesional dan berintegritas (Ahmad Hussain, UPM, 1999).
Namun di sisi lain, Malaysia juga memberikan pelajaran pahit melalui skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Lembaga sovereign wealth fund tersebut hancur karena terkooptasi oleh kepentingan elit politik eksekutif, minim transparansi, serta kleptokrasi di dalam manajemennya (Woo Jun Jie dan Jean Chia, NUS, 2020).
Bagi Indonesia, pelajaran dari China dan Malaysia laksana koin dua sisi. Pada satu sisi, beleid negara untuk berperan aktif mengurus sumber daya melalui komando sentralistik adalah sah. Pada sisi lainnya, komando tersebut harus digunakan untuk menegakkan tata kelola yang baik dan meritokrasi profesional guna mencegah perilaku klepto. Apabila Danantara dan DSI ingin mencetak cerita sukses sekaligus terhindar dari nasib buruk 1MDB atau trauma BPPC di masa lalu, maka tata kelola institusional dengan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan meritokrasi mutlak harus ditegakkan sejak hari pertama operasionalnya.(*)