Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat 5 tahapan proses legislasi. Yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan omnibus law pada saat pidato […]
cipta kerja
7 posts
Eskalasi perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang secara resmi diperkenalkan sebagai RUU Ciptaker, tidak dapat dihindarkan dalam ruang publik belakangan ini meskipun perdebatan mengenai problematika dan penanganan pandemi Covid-19 pun belum mereda. Sebagian orang, terutama sarjana hukum, mempersoalkan metode omnibus yang ditempuh Pemerintah sebagai pengusul. Sementara itu tidak sedikit […]
Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]
Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan rawan disusupi pasal titipan. Pasal titipan terjadi karena adanya metode “jalan cepat” dan itu sudah dialami beberapa negara, seperti Kanada dan Amerika Serikat. “Secara metode, prosedur ombinus bill memang sudah diterapkan di berbagai negara. Proses ini, pada awalnya dianggap […]
Jakarta, Beritasatu.com – Beban kebijakan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan bertumpuk eksekutif, dalam hal ini presiden. Banyak kewenangan pemerintahan yang sebetulnya sudah terdelegasikan kepada kementerian ataupun pemerintah daerah, malah justru ditarik menjadi kewenangan presiden. “Sebagai contoh dalam hal perizinan, dalam RUU ini, kewenangannya ditarik ke presiden. Hal […]
Suarakampus.com-Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas gelar diskusi publik terkait pro-kontra RUU Cipta Kerja. Diskusi tersebut dilangsungkan secara online melalui google meet, Minggu (03/04). Diskusi publik ini dinarasumberi oleh Direktur Eksekutif PSHTN FHUI, Yunani Abiyoso, Direktur PUSaKO, […]
Pemateri: Satya Bhakti Parikesit (Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet RI) Yunani Abiyoso (Direktur Eksekutif PSHTN UI) Feri Amsari (Direktur PUSaKO Unand) Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik) Moderator: Ryan Muthiara Wasti (Peneliti PSHTN UI) Minggu, 3 Mei 2020, Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi […]