Bidang Studi Hukum Tata NegaradanPusat Studi Hukum Tata NegaraFakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakanWEBINAR PENUNDAAN PEMILU: MENERABAS PEMBATASAN MASA JABATAN?TINJAUAN ASPEK HUKUM, POLITIK & EKONOMI Narasumber: Nur Widyastanti, M.H.Dosen dan Peneliti Senior PSHTN FHUI Rahmat Bagja, LL.M.Anggota BAWASLU RI Dr. Phil. Panji Anugrah PermanaDosen Ilmu Politik FHUI Fithra Faisal, Ph.D.Dosen FEB […]
ekonomi
4 posts
Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]
Jakarta, Beritasatu.com – Beban kebijakan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan bertumpuk eksekutif, dalam hal ini presiden. Banyak kewenangan pemerintahan yang sebetulnya sudah terdelegasikan kepada kementerian ataupun pemerintah daerah, malah justru ditarik menjadi kewenangan presiden. “Sebagai contoh dalam hal perizinan, dalam RUU ini, kewenangannya ditarik ke presiden. Hal […]
Suarakampus.com-Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas gelar diskusi publik terkait pro-kontra RUU Cipta Kerja. Diskusi tersebut dilangsungkan secara online melalui google meet, Minggu (03/04). Diskusi publik ini dinarasumberi oleh Direktur Eksekutif PSHTN FHUI, Yunani Abiyoso, Direktur PUSaKO, […]