Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]
dpr
6 posts
Terlepas dari persoalan substansi semua rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dipermasalahkan dan memicu unjuk rasa, berbagai kerusuhan yang terjadi pekan lalu yang telah menelan banyak korban, baik dari pihak demonstran maupun dari pihak kepolisian, jelas merupakan reaksi keras atas kekecewaan masyarakat terhadap keinginan para legislator di DPR yang ingin mengesahkan […]
Aktivitas legislasi DPR tiba-tiba meningkat pesat di akhir masa jabatannya. Peningkatan aktivitas legislasi ini ditandai bukan saja dengan produktivitas yang tinggi namun juga menuai berbagai kontroversi dari segi substansi yang dihasilkan. Dari segi peningkatan produktivitas legislasi, DPR menjadi tiba-tiba produktif jika dibandingkan hampir lima tahun masa bakti yang sudah dijalaninya. […]
Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil menyebut, pada masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019, aktivitas legislasi anggota dewan begitu sibuk. Sejak memasuki masa sidang terkahir, 16 Agustus 2019, DPR seolah mengebut pengesahan sejumlah undang-undang. Menurut Fitra, aktivitas ini menunjukkan hal yang tidak wajar. “Prestasi legislasi […]
Revisi UU KPK yang digulirkan oleh DPR belakangan telah memicu kekisruhan di masyarakat. Ditambah lagi Presiden, yang diharapkan oleh masyarakat memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, justru secepat kilat memberikan respon dengan turut menyetujui dan memberikan beberapa catatan. Pekerjaan besar yang ditargetkan untuk selesai sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014–2019 ini […]
BERBEDA dengan sistem parlementer, pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali (dual democratic legitimacy) sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak kongruen. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami […]