BERBEDA dengan sistem parlementer, pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali (dual democratic legitimacy) sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak kongruen. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami […]
tatanegara
90 posts
Indonesians have much to gain from Asean integration and presidential candidates should take up the issue Ali Abdillah The eyes of other Asean member states will be increasingly focused on Indonesia’s presidential election and its results, given Indonesia’s important role in the region. As one of the biggest democratic countries […]
Reli kampanye calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Indonesia beberapa bulan ini tambah menarik, karena dipenuhi dengan janji-janji para kandidat. Namun demikian, hal paling penting dari setiap janji adalah realisasinya. Realitas selama ini menunjukkan, janji saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) merupakan janji yang paling sulit ditepati. Bisa jadi […]
Dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018, sangat relevan untuk merenungkan kembali berbagai aspek yang terkait dengan tantangan revitalisasi Panasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi pada saat ini. Sebagaimana diketahui, tantangan kehidupan kebangsaan kita ke depan sangatlah kompleks. Menurut Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 […]
[FACULTY SEMINAR] 20 tahun berjalannya reformasi yang disertai dengan amandemen UUD 1945 yang membawa cita-cita luhur untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kini kondisi bernegara dan bermasyarakat sudah banyak berubah. Namun perubahan ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan sehingga […]
Ada tiga terminologi yang digunakan dalam UUD 1945 terkait status yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah “warga negara” yakni mereka secara hukum memiliki status kewarganegaraan sebagai eksistensi kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Kedua adalah “penduduk”, yang merupakan warga negara lain yang menetap dalam sebuah […]
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali akan menggugat eksistensi wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan setelah pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan wamen. Gugatan akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review […]
BELUM lagi bekerja, keberadaan para wakil menteri (wamen) kembali digugat. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali menyatakan akan menggugat eksistensi para wamen dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pascapemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan para wamen. Gugatan akan diajukan ke […]
In May 1998, six demands for reform resounded throughout the country; almost all were related to the legal system. The effort manifested in the amendment of the 1945 Constitution, which included abolishing the Armed Forces’ (ABRI) dual-function doctrine, reinstating the supremacy of law, respect for human rights, and eradicating corruption, […]