JAKARTA – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai adanya inkonstitusionalitas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional […]
Yearly Archives: 2020
36 posts
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyampaikan lima catatan kritis terkait materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 alias Perppu Corona. Pertama, Perppu ini berpotensi mengembalikan kekuasaan absolut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh presiden. “Pasal 12 Perpu No 1/2020 telah memberikan ruang kepada […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru untuk memisahkan pengaturan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu 1/2020 sendiri mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau […]
Rilis MediaPusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas IndonesiaINKONSTITUSIONALITAS PERPPU STABILITAS EKONOMI UNTUK PENANGANAN COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO, laman resmi Gugus Tugas Penanganan Covid19, www.covid19.go.id, menyatakan bahwa saat ini 215 dari 241 wilayah negara-negara […]
Eskalasi perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang secara resmi diperkenalkan sebagai RUU Ciptaker, tidak dapat dihindarkan dalam ruang publik belakangan ini meskipun perdebatan mengenai problematika dan penanganan pandemi Covid-19 pun belum mereda. Sebagian orang, terutama sarjana hukum, mempersoalkan metode omnibus yang ditempuh Pemerintah sebagai pengusul. Sementara itu tidak sedikit […]
Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]
Jakarta, Beritasatu.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan rawan disusupi pasal titipan. Pasal titipan terjadi karena adanya metode “jalan cepat” dan itu sudah dialami beberapa negara, seperti Kanada dan Amerika Serikat. “Secara metode, prosedur ombinus bill memang sudah diterapkan di berbagai negara. Proses ini, pada awalnya dianggap […]
Jakarta, Beritasatu.com – Beban kebijakan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan bertumpuk eksekutif, dalam hal ini presiden. Banyak kewenangan pemerintahan yang sebetulnya sudah terdelegasikan kepada kementerian ataupun pemerintah daerah, malah justru ditarik menjadi kewenangan presiden. “Sebagai contoh dalam hal perizinan, dalam RUU ini, kewenangannya ditarik ke presiden. Hal […]
Suarakampus.com-Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas gelar diskusi publik terkait pro-kontra RUU Cipta Kerja. Diskusi tersebut dilangsungkan secara online melalui google meet, Minggu (03/04). Diskusi publik ini dinarasumberi oleh Direktur Eksekutif PSHTN FHUI, Yunani Abiyoso, Direktur PUSaKO, […]