Sejak menjelang era kemerdekaan, gerakan mahasiswa telah dianggap sebagai gerakan moral yang menjadi indikator telah terjadinya kegagalan elit dalam menyerap aspirasi masyarakat. Gelombang pergerakan warga, terutama mahasiswa yang melakukan protes besar merupakan sebuah tanda bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan negara dewasa ini. Aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang […]
tatanegara
132 posts
Aktivitas legislasi DPR tiba-tiba meningkat pesat di akhir masa jabatannya. Peningkatan aktivitas legislasi ini ditandai bukan saja dengan produktivitas yang tinggi namun juga menuai berbagai kontroversi dari segi substansi yang dihasilkan. Dari segi peningkatan produktivitas legislasi, DPR menjadi tiba-tiba produktif jika dibandingkan hampir lima tahun masa bakti yang sudah dijalaninya. […]
Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil menyebut, pada masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019, aktivitas legislasi anggota dewan begitu sibuk. Sejak memasuki masa sidang terkahir, 16 Agustus 2019, DPR seolah mengebut pengesahan sejumlah undang-undang. Menurut Fitra, aktivitas ini menunjukkan hal yang tidak wajar. “Prestasi legislasi […]
Revisi UU KPK yang digulirkan oleh DPR belakangan telah memicu kekisruhan di masyarakat. Ditambah lagi Presiden, yang diharapkan oleh masyarakat memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, justru secepat kilat memberikan respon dengan turut menyetujui dan memberikan beberapa catatan. Pekerjaan besar yang ditargetkan untuk selesai sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014–2019 ini […]
Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. Semoga karya dan kontribusi beliau dapat menjadi amal jariyah yang menemani di perjalanan selanjutnya. Selamat jalan, Bapak Demokrasi Indonesia.
Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mohammad Novrizal Bahar menilai, pengumuman pemindahan ibu kota negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan proses ketatanegaraan. Sebab, secara hukum, kebijakan Pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara baru pada tahap perencanaan. “Semua publikasi yang sudah dilakukan oleh Presiden sampai […]
Usai jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, media masa dan media sosial seantero Nusantara kembali diramaikan isu tentang eksistensi partai politik (parpol) atau kelompok parpol “oposisi” di […]
Segenap keluarga Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Taqabbalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Semoga Ied kali ini dapat menjadi momen persatuan bangsa.
Sejumlah pihak meminta pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil pemilu menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab, jalur inilah mekanisme konstitusional yang sejalan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, termasuk memberikan pelatihan kepada para advokat dan perwakilan partai politik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dosen […]