Usai jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, media masa dan media sosial seantero Nusantara kembali diramaikan isu tentang eksistensi partai politik (parpol) atau kelompok parpol “oposisi” di […]
tatanegara
135 posts
Segenap keluarga Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Taqabbalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Semoga Ied kali ini dapat menjadi momen persatuan bangsa.
Sejumlah pihak meminta pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil pemilu menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab, jalur inilah mekanisme konstitusional yang sejalan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, termasuk memberikan pelatihan kepada para advokat dan perwakilan partai politik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dosen […]
File-file konstitusi dibawah ini diambil dari berbagai sumber. Republik Indonesia Thailand Kamboja Malaysia Filipina Singapura Brunei Darussalaam Myanmar Vietnam Laos Timor Leste
Kematian serentak 440 orang petugas KPPS dalam penyelengaraan pemilihan umum serentak 2019 patut dikategorikan sebagai sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumlah korban ini pun masih dapat terus bertambah mengingat adanya 3.788 petugas yang masih menjalani perawatan medis dalam berbagai tingkatan. Pemilu kali ini menyisakan wabah yang masih simpang siur penyebabnya. […]
Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Umat Islam di Indonesia.
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya. Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.
Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017 memberikan sejumlah komitmen untuk menambah lapas khusus untuk perempuan. Komitmen tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berada di dalam tahanan karena pada tahun 2017 baru ada tiga lapas yang khusus menampung perempuan. Kebijakan ini dinilai sangat baik karena perempuan mempunyai […]
Syarat kemampuan fisik dan jiwa dalam menduduki jabatan politik tidak di ragukan memang penting untuk dipenuhi setiap pejabatnya. Namun dalam praktiknya syarat ini tidak lepas dari kontroversi karena sering kali digunakan sebagai alat manipulasi politik. Berdasar alasan tersebut, banyak negara berusaha mengatur secara ketat penggunaan syarat kemampuan fisik dan jiwa […]