Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil menyebut, pada masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019, aktivitas legislasi anggota dewan begitu sibuk. Sejak memasuki masa sidang terkahir, 16 Agustus 2019, DPR seolah mengebut pengesahan sejumlah undang-undang. Menurut Fitra, aktivitas ini menunjukkan hal yang tidak wajar. “Prestasi legislasi […]
Berita
95 posts
Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. Semoga karya dan kontribusi beliau dapat menjadi amal jariyah yang menemani di perjalanan selanjutnya. Selamat jalan, Bapak Demokrasi Indonesia.
Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mohammad Novrizal Bahar menilai, pengumuman pemindahan ibu kota negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak bertentangan dengan proses ketatanegaraan. Sebab, secara hukum, kebijakan Pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara baru pada tahap perencanaan. “Semua publikasi yang sudah dilakukan oleh Presiden sampai […]
Segenap keluarga Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Taqabbalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Semoga Ied kali ini dapat menjadi momen persatuan bangsa.
Sejumlah pihak meminta pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil pemilu menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab, jalur inilah mekanisme konstitusional yang sejalan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, termasuk memberikan pelatihan kepada para advokat dan perwakilan partai politik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dosen […]
Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Umat Islam di Indonesia.
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya. Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.
Syarat kemampuan fisik dan jiwa dalam menduduki jabatan politik tidak di ragukan memang penting untuk dipenuhi setiap pejabatnya. Namun dalam praktiknya syarat ini tidak lepas dari kontroversi karena sering kali digunakan sebagai alat manipulasi politik. Berdasar alasan tersebut, banyak negara berusaha mengatur secara ketat penggunaan syarat kemampuan fisik dan jiwa […]
BERBEDA dengan sistem parlementer, pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali (dual democratic legitimacy) sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak kongruen. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami […]