Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya. Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.
Berita
89 posts
Syarat kemampuan fisik dan jiwa dalam menduduki jabatan politik tidak di ragukan memang penting untuk dipenuhi setiap pejabatnya. Namun dalam praktiknya syarat ini tidak lepas dari kontroversi karena sering kali digunakan sebagai alat manipulasi politik. Berdasar alasan tersebut, banyak negara berusaha mengatur secara ketat penggunaan syarat kemampuan fisik dan jiwa […]
BERBEDA dengan sistem parlementer, pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali (dual democratic legitimacy) sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak kongruen. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami […]
Indonesians have much to gain from Asean integration and presidential candidates should take up the issue Ali Abdillah The eyes of other Asean member states will be increasingly focused on Indonesia’s presidential election and its results, given Indonesia’s important role in the region. As one of the biggest democratic countries […]
Dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018, sangat relevan untuk merenungkan kembali berbagai aspek yang terkait dengan tantangan revitalisasi Panasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi pada saat ini. Sebagaimana diketahui, tantangan kehidupan kebangsaan kita ke depan sangatlah kompleks. Menurut Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 […]
[FACULTY SEMINAR] 20 tahun berjalannya reformasi yang disertai dengan amandemen UUD 1945 yang membawa cita-cita luhur untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kini kondisi bernegara dan bermasyarakat sudah banyak berubah. Namun perubahan ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan sehingga […]
Ada tiga terminologi yang digunakan dalam UUD 1945 terkait status yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah “warga negara” yakni mereka secara hukum memiliki status kewarganegaraan sebagai eksistensi kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Kedua adalah “penduduk”, yang merupakan warga negara lain yang menetap dalam sebuah […]
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali akan menggugat eksistensi wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan setelah pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan wamen. Gugatan akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review […]
BELUM lagi bekerja, keberadaan para wakil menteri (wamen) kembali digugat. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali menyatakan akan menggugat eksistensi para wamen dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pascapemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan para wamen. Gugatan akan diajukan ke […]