Segenap keluarga Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Taqabbalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Semoga Ied kali ini dapat menjadi momen persatuan bangsa.
Yearly Archives: 2019
20 posts
Sejumlah pihak meminta pasangan capres-cawapres yang tidak menerima hasil pemilu menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab, jalur inilah mekanisme konstitusional yang sejalan dengan hukum. Mahkamah Konstitusi pun sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, termasuk memberikan pelatihan kepada para advokat dan perwakilan partai politik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dosen […]
File-file konstitusi dibawah ini diambil dari berbagai sumber. Republik Indonesia Thailand Kamboja Malaysia Filipina Singapura Brunei Darussalaam Myanmar Vietnam Laos Timor Leste
Kematian serentak 440 orang petugas KPPS dalam penyelengaraan pemilihan umum serentak 2019 patut dikategorikan sebagai sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumlah korban ini pun masih dapat terus bertambah mengingat adanya 3.788 petugas yang masih menjalani perawatan medis dalam berbagai tingkatan. Pemilu kali ini menyisakan wabah yang masih simpang siur penyebabnya. […]
Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Umat Islam di Indonesia.
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasinya. Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.
Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017 memberikan sejumlah komitmen untuk menambah lapas khusus untuk perempuan. Komitmen tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berada di dalam tahanan karena pada tahun 2017 baru ada tiga lapas yang khusus menampung perempuan. Kebijakan ini dinilai sangat baik karena perempuan mempunyai […]
Syarat kemampuan fisik dan jiwa dalam menduduki jabatan politik tidak di ragukan memang penting untuk dipenuhi setiap pejabatnya. Namun dalam praktiknya syarat ini tidak lepas dari kontroversi karena sering kali digunakan sebagai alat manipulasi politik. Berdasar alasan tersebut, banyak negara berusaha mengatur secara ketat penggunaan syarat kemampuan fisik dan jiwa […]
BERBEDA dengan sistem parlementer, pemilihan umum dalam sistem presidensial dilakukan dua kali (dual democratic legitimacy) sehingga dimungkinkan hasil kedua pemilihan umum tersebut tidak kongruen. Partai yang memenangi pemilihan eksekutif (presiden) bisa jadi tidak mendapatkan dukungan kursi yang dominan di parlemen. Bahkan partai presiden merupakan minoritas di parlemen. Negara yang mengalami […]