[FACULTY SEMINAR] 20 tahun berjalannya reformasi yang disertai dengan amandemen UUD 1945 yang membawa cita-cita luhur untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kini kondisi bernegara dan bermasyarakat sudah banyak berubah. Namun perubahan ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan sehingga […]
Berita
93 posts
Ada tiga terminologi yang digunakan dalam UUD 1945 terkait status yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah “warga negara” yakni mereka secara hukum memiliki status kewarganegaraan sebagai eksistensi kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Kedua adalah “penduduk”, yang merupakan warga negara lain yang menetap dalam sebuah […]
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali akan menggugat eksistensi wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan setelah pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan wamen. Gugatan akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review […]
BELUM lagi bekerja, keberadaan para wakil menteri (wamen) kembali digugat. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali menyatakan akan menggugat eksistensi para wamen dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pascapemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan para wamen. Gugatan akan diajukan ke […]
In May 1998, six demands for reform resounded throughout the country; almost all were related to the legal system. The effort manifested in the amendment of the 1945 Constitution, which included abolishing the Armed Forces’ (ABRI) dual-function doctrine, reinstating the supremacy of law, respect for human rights, and eradicating corruption, […]
Tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur setidaknya tiga jenis makar yakni; makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI dan makar terhadap pemerintah yang sah. Namun ada kejanggalan dalam penyusunan klausul makar terhadap pemerintah yang sah, ia memiliki potensi untuk bertentangan dengan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. […]
Rilis Media PUSAT STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan […]
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyelenggarakan lomba essai hukum tata negara. Lomba ini dikhususkan bagi para mahasiswa fakultas hukum se-Indonesia yang tertarik atau memiliki gagasan dalam bidang hukum tata negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi para mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, sekaligus membangun budaya menulis […]