Sudah 26 tahun berlalu sejak Reformasi 1998 yang diselimuti dengan krisis hebat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, melahirkan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2002, konstitusi Indonesia mengalami empat kali pengambilan keputusan perubahan. Hasil dari amendemen ini memberikan makna baru tentang bagaimana negara dikelola, […]
opini
7 posts
“Saat ekonomi dibuka kembali, aktivitas-aktivitas akan pulih, namun jangan berharap akan kembalinya dengan cepat suatu dunia yang riang dengan gerakan yang lebih baik dan perdagangan bebas.” Pada 20 Januari 2021 yang akan datang, Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46, menggantikan Donald J Trump. Pergantian kepemimpinan di […]
Reli kampanye calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Indonesia beberapa bulan ini tambah menarik, karena dipenuhi dengan janji-janji para kandidat. Namun demikian, hal paling penting dari setiap janji adalah realisasinya. Realitas selama ini menunjukkan, janji saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) merupakan janji yang paling sulit ditepati. Bisa jadi […]
Dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018, sangat relevan untuk merenungkan kembali berbagai aspek yang terkait dengan tantangan revitalisasi Panasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi pada saat ini. Sebagaimana diketahui, tantangan kehidupan kebangsaan kita ke depan sangatlah kompleks. Menurut Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 […]
Ada tiga terminologi yang digunakan dalam UUD 1945 terkait status yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang yang tinggal di Indonesia. Pertama adalah “warga negara” yakni mereka secara hukum memiliki status kewarganegaraan sebagai eksistensi kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara. Kedua adalah “penduduk”, yang merupakan warga negara lain yang menetap dalam sebuah […]
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali akan menggugat eksistensi wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan setelah pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan wamen. Gugatan akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review […]
BELUM lagi bekerja, keberadaan para wakil menteri (wamen) kembali digugat. Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kembali menyatakan akan menggugat eksistensi para wamen dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pascapemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012, yang mengukuhkan kembali keberadaan para wamen. Gugatan akan diajukan ke […]