You may also like
Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mohammad Novrizal Bahar menilai, pengumuman pemindahan ibu kota negara yang dilakukan Presiden Joko […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti […]
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyampaikan lima catatan kritis terkait materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun […]
Pembentukan lembaga pusat akan kontraproduktif jika masih bersifat sentralistik yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua. Pembentukan Komite Eksekutif Papua oleh Presiden […]