Dalam semangat memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan menyongsong 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FH UI) dengan penuh tanggung jawab menyatakan sikap terhadap sejumlah polemik hukum dan tata negara yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Pertama, Kami […]
Isu Terkini
12 posts
Jakarta–Pengajuan sebagai amicus curiae oleh sejumlah tokoh dalam sengketa Pilpres 2024, dinilai tidak akan memberikan banyak pengaruh terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan oleh Dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., dalam keterangannya kepada Vibrasi.co, Kamis (17/4/2024). Sebagai akademisi […]
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Dr. Qurrata Ayuni mengatakan, amicus curiae bukan bagian yang bisa dimasukkan sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, amicus curiae lebih diartikan sebagai sahabat pengadilan dan hanya bersifat dukungan moral terhadap pengadilan, sehingga tidak bisa dijadikan instrumen dalam menekan […]
Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh lain mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) sekaligus Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Dr Qurrata Ayuni, menjelaskan […]
Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Mohammad Novrizal Bahar, S.H., LL.M memberikan pendapatnya pada acara ntv Prime di NusantaraTV pada 11 April 2024 tentang ara putusan MK mengenai sengketa hasil Pilpres 2024. Video selengkapnya dapat disimak melalui tautan berikut:
Dalam kurun beberapa hari terakhir, beberapa pengajar HTN FHUI diundang oleh media terkait dengan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah beberapa tautan rekaman wawancara pada beberapa media tersebut
Persyaratan menjadi peserta pemilu yang terlalu berat membuat parpol baru berjuang keras lewat pengadilan agar dapat menjadi peserta pemilu. Ke depan, perlu dibuka pintu bagi perjuangan politik di tingkat lokal. Belum reda perdebatan isu tentang perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, pada 2 Maret 2003 lewat […]
Bidang Studi Hukum Tata NegaradanPusat Studi Hukum Tata NegaraFakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakanWEBINAR PENUNDAAN PEMILU: MENERABAS PEMBATASAN MASA JABATAN?TINJAUAN ASPEK HUKUM, POLITIK & EKONOMI Narasumber: Nur Widyastanti, M.H.Dosen dan Peneliti Senior PSHTN FHUI Rahmat Bagja, LL.M.Anggota BAWASLU RI Dr. Phil. Panji Anugrah PermanaDosen Ilmu Politik FHUI Fithra Faisal, Ph.D.Dosen FEB […]
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat 5 tahapan proses legislasi. Yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan omnibus law pada saat pidato […]