Mau tau gimana update penanganan Covid-19, khususnya dari segi kebijakan di Indonesia dan Selandia Baru? Yuk kita obrolin bareng bersama: Mohammad NovrizalDosen & Peneliti Senior PSHTN FHUI Tantowi YahyaDuta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga Sabtu, 6 Juni 202013.00 WIBmeet.google.com/fxp-yycy-vbj __Pusat Studi Hukum Tata NegaraFakultas HukumUniversitas Indonesia
Berita
49 posts
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) meminta agar DPR tidak mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang. Perppu yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini dinilai bermasalah, sehingga tidak seharusnya […]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 masih menuai sorotan. Isi dalam Perppu terkait penanganan virus corona itu dinilai bermasalah. Sejumlah pihak pun sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi ini. Di sisi lain, DPR sedang menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang.Salah satu […]
JAKARTA – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai adanya inkonstitusionalitas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional […]
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyampaikan lima catatan kritis terkait materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 alias Perppu Corona. Pertama, Perppu ini berpotensi mengembalikan kekuasaan absolut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh presiden. “Pasal 12 Perpu No 1/2020 telah memberikan ruang kepada […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru untuk memisahkan pengaturan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu 1/2020 sendiri mengatur soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau […]
Rilis MediaPusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas IndonesiaINKONSTITUSIONALITAS PERPPU STABILITAS EKONOMI UNTUK PENANGANAN COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO, laman resmi Gugus Tugas Penanganan Covid19, www.covid19.go.id, menyatakan bahwa saat ini 215 dari 241 wilayah negara-negara […]
Eskalasi perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang secara resmi diperkenalkan sebagai RUU Ciptaker, tidak dapat dihindarkan dalam ruang publik belakangan ini meskipun perdebatan mengenai problematika dan penanganan pandemi Covid-19 pun belum mereda. Sebagian orang, terutama sarjana hukum, mempersoalkan metode omnibus yang ditempuh Pemerintah sebagai pengusul. Sementara itu tidak sedikit […]
Setelah pemerintah-DPR sepakat memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, para anggota DPR RI diminta untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk pembahasan RUU lainnya dalam skema Omnibus Law. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso dalam diskusi virtual bertajuk Pro Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill). “Karena […]