Gelombang aksi demonstrasi di Pati empat hari sebelum kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipandang karena arogansi Bupati dan imbas kebijakan kenaikan 250 % atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semata. Sebab, kenaikan drastis PBB tidak hanya terjadi di Pati saja, melainkan berbagai daerah seperti Cirebon, Semarang, Jombang dan Bone hingga 1202 […]
Berita
83 posts
PANDANGAN majelis hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terhadap sistem ekonomi yang dianut Indonesia merupakan pertimbangan tidak berdasar dan tak punya argumentasi yang solid. Hakim membenturkan antara sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi kapitalis. Padahal para perumus konstitusi telah berdebat mengenai sistem ekonomi yang cocok dan pada akhirnya memberi ruang […]
Sebulan ke belakang, publik dihebohkan dengan kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memantik beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat.Putusan MK tersebut memutus tentang mekanisme pelaksanaan keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dipisahkan menjadi pemilu tingkat nasional dengan pemilu tingkat daerah. Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, […]
Negara diwajibkan mengatur pemilikan tanah dan penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa yang memiliki tanah itu adalah negara dan bahwa orang itu hanya menguasai. Pernyataan tersebut menunjukkan miskonsepsi pada sistem […]
Dosen sekaligus Pakar Hukum Tata Negara FHUI, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D hadir sebagai narasumber pada program yang berjudul Vietnam di Asean. Program tersebut ditayangkan oleh QPVN (Saluran Televisi Pertahanan Nasional Vietnam) yang merupakan saluran televisi nasional di bawah Kementerian Pertahanan Nasional Vietnam. Dalam acara yang bertajuk “Upaya Vietnam dalam […]
Pada hari ini, 66 tahun silam, yakni 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu keputusan penting untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Keputusan itu dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya berlakunya UUD Sementara (UUDS) 1950 dan kembalinya Indonesia ke UUD 1945. […]
Kerangka hukum pemilu yang demokratis adalah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara. Lebih spesifik, undang-undang pemilu merupakan aturan, institusi, dan proses yang menerjemahkan kehendak rakyat menjadi tata kelola yang demokratis (Gardner, 2024). Ranah undang-undang pemilu bahkan terkait erat dengan teori-teori filsafat dan politik tentang demokrasi yang bervariasi sesuai dengan […]
Menurut ACE Project vote buying atau pembelian suara merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang banyak dilakukan dan punya daya rusak sangat besar. Namun, acap kali sulit dibuktikan atau dihukum. Hal itu tidak lepas dari banyaknya masalah dalam penegakan hukum yang berdampak pada kurang efektif dan optimalnya pengawasan maupun penjatuhan sanksi atas […]
Pada 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 Kepala Daerah hasil pilkada serentak nasional tahun 2024. Sebelumnya, 22 kepala daerah di Aceh telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh sesuai pengaturan dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Saat ini para kepala daerah tersebut tengah mengikuti retreat yang […]