tatanegara

Publik belum lama ini dibuat geger oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025. Aturan itu menetapkan bahwa 16 jenis dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah yang dilegalisasi, dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan. Akses hanya bisa diberikan jika calon memberi izin tertulis atau […]

Setiap kali pascapemilu maupun memasuki tahun politik, isu revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik selalu menyeruak ke permukaan. Namun publik sudah mafhum, alih-alih menjadi ruang pembahasan serius untuk memperkuat demokrasi, proses legislasi di DPR lebih sering berakhir sebagai arena tarik-menarik kepentingan antarpartai. Produk hukum yang lahir pun kerap tambal […]

Partai politik sejak lama dipandang sebagai salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern. Melalui partai politik, rakyat dapat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, serta ikut memastikan lahirnya pemimpin yang sah secara konstitusional. Dalam teori demokrasi, partai bahkan sering dijuluki sebagai “sekolah politik” karena di dalamnya berlangsung proses kaderisasi, pendidikan politik, […]

Sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak kekurangan tokoh yang mundur dari jabatan karena sifat ksatria dan merasa bertanggung jawab atas persoalan bangsa. Ada Mohammad Hatta, Kapolri Soetjipto, hingga akhir masa Orde Baru saat para menteri dan berhentinya Presiden Soeharto. Mundurnya penguasa Nusantara bukanlah hal baru. Di masa kerajaan, setidaknya ada empat raja […]

Pengabaian terhadap kritik merupakan abusive constitutionalism. Hukum dipakai oleh institusi negara untuk melemahkan demokrasi. DEMONSTRASI merebak di  berbagai kota di Indonesia sebagai ekspresi kemarahan publik atas perilaku elite politik yang mengelola negara secara sembrono. Aksi unjuk rasa telah menyebabkan pengemudi ojek online di Jakarta, Affan Kurniawan, tewas dan ratusan korban […]

Gelombang aksi demonstrasi di Pati empat hari sebelum kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipandang karena arogansi Bupati dan imbas kebijakan kenaikan 250 % atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semata. Sebab, kenaikan drastis PBB tidak hanya terjadi di Pati saja, melainkan berbagai daerah seperti Cirebon, Semarang, Jombang dan Bone hingga 1202 […]

PANDANGAN majelis hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terhadap sistem ekonomi yang dianut Indonesia merupakan pertimbangan tidak berdasar dan tak punya argumentasi yang solid. Hakim membenturkan antara sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi kapitalis. Padahal para perumus konstitusi telah berdebat mengenai sistem ekonomi yang cocok dan pada akhirnya memberi ruang […]

Sebulan ke belakang, publik dihebohkan dengan kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memantik beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat.Putusan MK tersebut memutus tentang mekanisme pelaksanaan keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dipisahkan menjadi pemilu tingkat nasional dengan pemilu tingkat daerah. Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, […]

Negara diwajibkan mengatur pemilikan tanah dan penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa yang memiliki tanah itu adalah negara dan bahwa orang itu hanya menguasai. Pernyataan tersebut menunjukkan miskonsepsi pada sistem […]